Mandiri, BNI, dan BRI Jadi Jaminan Utang ke China?

Pemerintah Indonesia kembali berutang senilai US$3 miliar, atau setara Rp40 triliun kepada China. Tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia menandatangani kesepakatan pinjaman itu, disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno di Beijing, pada 16 September 2015. Di sejumlah media sosial, berita tersebut ditambahkan dengan isu bahwa Menteri BUMN berutang kepada China, dengan menjamin ketiga bank BUMN tersebut. Di sejumlah medsos, Senin 21 September 2015, mulai beredar gambar imbauan agar masyarakat menarik uang tabungan mereka dari Bank Mandiri, BNI, BRI, yang digadang-gadang menjadiagunan untuk pinjaman kepada China.

"Tarik uang tabungan Anda di Mandiri, BNI, BRI! Bahaya, bila semua bank tersebut yang telah menjadi jaminan utang oleh Menteri BUMN ke China bisa terjual kapan pun di tengah kondisi bangsa seperti sekarang. Amankan harta anda dari rezim perampok sekarang juga..!!!" demikian tulisan dalam gambar dengan foto Menteri BUMN, yang beredar di media sosial.Gambar tersebut pun segera mendapat respons dari netizen."Ini informasi yang sesat dan provokasi karena dampaknya bisa membuat keresahan di masyarakat, sehingga kepercayaan terhadap perbankan bisa hancur," tulis seorang Erizeli Jely Bandoro dalam akun Facebooknya.Dia mengatakan, bila sistem perbankan tidak lagi dipercaya, maka bisa berdampak sistemik. Ini akan menimbulkanchaos(kekacauan) ekonomi dan bisa membuat negeri bangkrut seperti 1998.Netizen lain, Susanto Salim ikut menegaskan, dalam akun Facebooknya bahwa imbauan penarikan dana di tiga bank BUMN adalahhoax(berita bohong) dari pengkhianat bangsa."Hoax dari pengkhianat bangsa!!! Atas berita tarik uang tabungan di Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Di kala negara sedang membangun ada yang bermain api!!!" tulisnya.Dia mengatakan, segala lini mereka manfaatkan untuk mengoyang stabilitas negara, dari SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan), ekonomi, politik, keamanan dan budaya dan kalau ini terus berlangsung, maka inilah sebenar-benarnya bahaya laten terhadap negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).